Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menunjuk tujuh lembaga perbankan syariah untuk mengelola dana senilai Rp 15 triliun yang dihimpun sejumlah lembaga di bawah salah satu ormas terbesar itu.
"Selama ini dana dan aset kami senilai Rp 15 triliun itu disimpan di bank-bank konvensional. Mulai sekarang secara bertahap akan kami tarik untuk selanjutnya disimpan di tujuh bank syariah," kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bambang Sudibyo, di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Tim Sosialisasi Manajemen Kas Bidang Kesehatan dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Sanur, Denpasar, Minggu (27/1/2013).
"Selama ini dana dan aset kami senilai Rp 15 triliun itu disimpan di bank-bank konvensional. Mulai sekarang secara bertahap akan kami tarik untuk selanjutnya disimpan di tujuh bank syariah," kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bambang Sudibyo, di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Tim Sosialisasi Manajemen Kas Bidang Kesehatan dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Sanur, Denpasar, Minggu (27/1/2013).
Ia menyebutkan ketujuh lembaga perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil itu adalah Bank Muamalah, BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, Bukopin Syariah, Danamon Syariah, dan BTN Syariah.
Selama disimpan di bank konvensional, jelas dia, pengurus Muhammadiyah tidak merasadiuntungkan karena bunga dari simpanan hanya sebesar enam persen, sedangkan lembaga di bawah Muhammadiyah yang mengajukan pinjaman ke bank-bank tersebut dibebani bunga 18 persen.
"Pengalihan dana ini sebagai bagian upaya kami untuk menjadikan kader Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional," kata Menteri Pendidikan Nasional periode 2004-2009 itu.
Melalui rapat koordinasi yang diikuti 200 pengurus rumah sakit dan perguruan tinggi Muhammadiyah di wilayah Indonesia timur di Sanur itu, dia mengajak kader Muhammadiyah kembali berorientasi pada manajemen keuangan yang mumpuni.
"Sebagai organisasi dakwah, Muhammadiyah harus bangkit sebagai kekuatan ekonomi nasional dengan menerapkan pola manajemen keuangan yang handal," kata Bambang.
Bambang menuturkan bahwa berdirinya Muhammadiyah pada 1912 dipelopori oleh para pengusaha pribumi. KH Achmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dari keluarga pengusaha batik di Yogyakarta. Namun pada perkembangannya kader-kader Muhammadiyah di daerah sudah mulai meninggalkan dunia usaha.
"Begitu kader Muhammadiyah jadi PNS, maka otaknya terstruktur jadi birokrat, guru, dan dosen. Lihat saja, berapa banyak guru dan dosen dari Muhammadiyah, sedangkan semangat berwirausaha ditinggalkan," katanya.
Sumber: kompas
No comments:
Post a Comment